Peran Kebudayaan Membangun Keadilan Pangan

Pembicara & Moderator:

Helianti Hilman (Seniman Pangan, Javara)
Felippa Ann Amanta (Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS))
Eliesta Handitya (Research & Co-Founder Bakudapan)

Jalan Lain Menuju Ketahanan Pangan

Adakah yang lebih paradoks dari sebuah negara dengan kekayaan ekologis melimpah, tapi 22 juta masyarakatnya masih menderita kelaparan? Ya, di tengah lirik lagu “Tanah Surga” dari Koes Plus yang berbunyi, “Ikan dan udang menghampiri dirimu” atau “Tongkat kayu dan batu jadi tanaman” itu, Indonesia masih belum bisa mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, “bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.”

Dalam salah satu sesi konferensi Pekan Kebudayaan Nasional 2020 bertajuk, “Peran Kebudayaan Membangun Keadilan Pangan,” Felippa Amanta, Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies, menampilkan sejumlah data tentang kesulitan yang dihadapi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia dalam mengakses pangan, bahkan untuk kebutuhan dasarnya. Untuk tingkat kelaparan yang tinggi tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-70 dari 107 negara di dunia. Di posisi itu, Indonesia berada di bawah negara Asia Tenggara lainnya seperti Filipina, Vietnam, atau Malaysia. Selain itu, jumlah anak penderita stunting akibat gizi buruk di Indonesia mencapai 35%. Angka yang sangat tinggi ketimbang rata-rata stunting secara global yang hanya mencapai 20%.

Kesulitan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi dan beragam tersebut, menurut Felippa Amanta, disebabkan beberapa faktor, salah satunya harga makanan di Indonesia yang masih sangat mahal. Rata-rata masyarakat Indonesia menghabiskan separuh dari pendapatannya untuk memperoleh makanan. Bahkan harga beras di Indonesia, yang menjadi makanan pokok sebagian besar masyarakatnya, hampir dua kali lebih mahal dari harga beras internasional. Harga komoditi pangan lain pun, seperti daging, buah, dan sayuran, juga tidak kalah tingginya. 

Memang, dalam sistem komoditas hari ini, terlalu banyak pihak yang memperantarai antara produsen dan konsumen. Dalam konteks beras, misalnya, terdapat setidaknya enam tahap yang mesti dilalui padi untuk bisa sampai sebagai beras kepada konsumen. Mulai dari pengepul, tengkulak, dan seterusnya, yang bisa dimafhumi terdapat persaingan tidak setara dan monopoli pada setiap tahapannya. Persaingan yang membuat harga beras meningkat bahkan sulit dikontrol. Sementara, di luar perkara komoditas pangan, lebih banyak lagi masyarakat yang tidak punya lahan cukup untuk digarap atau kurang pengetahuan yang memadai perihal penggarapan bahan pangan, baik kebutuhan pribadi maupun keluarganya.

Dari pemaparan Felippa Amanta tersebut kita bisa mendapat pemahaman bahwa komoditas pangan yang sedang berlangsung belumlah sanggup memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia secara merata. Namun, di lain sisi, kita juga bertanya-tanya, mengapa kita sangat bergantung pada pangan yang telah dimodifikasi? Apakah masyarakat Indonesia tidak punya cara lain dalam memperoleh makanan yang berkualitas? Bukankah, sebagaimana yang tergambar dalam lirik lagu “Tanah Surga” itu, Indonesia adalah daerah khatulistiwa dengan kekayaan tanah, hutan, dan laut yang melimpah, dan kesemuanya merupakan sumber bahan pangan?

Salah satu jawabannya bisa kita temui dalam penuturan Eliesta Handitya, pembicara kedua dalam sesi “Peran Kebudayaan Membangun Keadilan Pangan,” di Pekan Kebudayaan Nasional 2020. Pendiri Bakudapan Study Club tersebut memaparkan bagaimana makanan yang kita konsumsi setiap hari merupakan hasil konstruksi pasar. Program propaganda, penyeragaman, dan politik beras yang dilakukan pada masa Orde Baru, misalnya, telah membuat masyarakat Indonesia hanya kenal nasi sebagai asupan karbohidratnya. Buruknya, pemerintah memonopoli harga beras melalui BULOG sehingga menyengsarakan petani. 

Padahal, menurut Eliesta Handitya, masyarakat tradisional kita punya beragam jenis makanan pokok alternatif lainnya seperti umbi-umbian, sorgum, jagung, gandum, dan sejenisnya. Begitupun dengan sayur. Selain jenis tanaman, sayur mengalami domestikasi pasar, kita sebenarnya memiliki sangat banyak tanaman yang bisa menggantikan sumber-sumber vitamin dalam sayuran. Sebutlah misalnya, sintrong, pakis, genjer, daun kelor, yang meskipun dalam komoditas pertanian kini dianggap gulma, namun sebenarnya mempunyai kandungan-kandungan vitamin yang juga kaya.

Melalui program Please Eat Wildly, Eliesta Handitya bersama rekan-rekannya di Bakudapan Study Club mengajak masyarakat untuk mengonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan “liar,” yang bisa dengan mudah kita temukan bahkan di pinggir jalan. Kata “liar” pun sengaja mereka gunakan untuk mempertanyakan lagi dikotomi antara bahan pangan yang telah didomestikasi oleh pasar dan tanaman yang dianggap gulma. Dalam menjalankan program itu, mereka juga menggali lagi pengetahuan tradisional mengenai jenis tumbuhan dan cara pengolahannya menjadi makanan, yang selama ini terabaikan atau terlupakan karena berada di luar konstruksi pasar.

Mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan pangan, terutama melalui berbagai pengetahuan tradisional masyarakat Indonesia, juga dilakukan oleh Helianti Hilman. Masih dalam sesi konferensi yang sama, pelopor Javara Academy dan Sekolah Seniman Pangan tersebut menceritakan pengalamannya melakukan rebranding terhadap jenis-jenis pangan lokal yang saat ini langka ditemui. Sumber pangan Indonesia, sebagaimana termaktub dalam banyak pengetahuan umum, begitu kayanya. Jangankan laut, hutan, mangrove, bahkan daerah kering pun di negeri ini punya sumber daya berupa bahan pangan. 

Persoalannya, masyarakat hari ini kehilangan akses terhadap pengetahuan pangan tradisional tersebut. Atau menggunakan kata Helianti Hilman, sistem dan pasar telah mencerabut pengetahuan kita dari warisan pangan, kearifan lokal, kedaulatan pangan, dan kemudian membuat kita sangat bergantung pada industri pangan yang didominasi oleh makanan olahan dan pabrik. Sistem yang membuat profesi tani atau nelayan terpisah dari kehidupan kita sehari-hari. Profesi, yang dulunya, niscaya atau terintegrasi dalam diri setiap individu. Ketergantungan pada pasar yang membuat negara agraris kaya sumber daya alam ini harus mengimpor bahan makanan, bahkan untuk membuat tempe yang konon adalah identitas makanan kita, kedelainya didatangkan dari luar negeri.

Melihat persoalan tersebut, Helianti kemudian mengambil peran sebagai penghubung mata rantai yang terputus antara kekayaan pengetahuan pangan tradisional di hulu dengan tuntutan pasar kekinian di hilir. Kerja social entrepreneurship ia butuhkan, pada satu sisi, untuk memberdayakan para petani lokal, dan di lain sisi untuk memberi alternatif pada pasar pangan yang monoton; tetap mempertahankan cita rasa dan kekhasan pangan lokal, sekaligus juga berupaya berinovasi sesuai konteks zaman. Dan yang utama adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang keberagaman panganan lokal yang tidak kalah bergizi ketimbang pangan pasar.

Dalam situasi pandemi, kita mulai merasa pahitnya bergantung pada pasar pangan, dan semestinya pemaparan dari Felippa Amanta, Eliesta Handitya, dan Helianti Hilman pada konferensi “Peran Kebudayaan Membangun Keadilan Pangan” mampu memberi pandangan dan membentuk sikap alternatif kita tatkala melihat ulang hubungan kita dengan makanan. Sebagai konsumen, mengulang pernyataan Helianti Hilman, sudah saatnya kita menerapkan mindful eating, yakni, sadar dengan apa yang kita makan, dari mana ia berasal, bagaimana ia berdampak pada lingkungan hidup dan alam yang berkelanjutan.

survey