Pengarusutamaan Kebudayaan Dalam Pendidikan

Dari Merdeka Belajar, ke Pendidikan Seni

 

Kualitas pembelajaran, sampai saat ini, masih menjadi persoalan yang tidak kunjung selesai dalam dunia pendidikan kita. Melalui hasil studi tiga tahunan Programme for International Student Assessment (PISA) dari 2001 sampai 2018, kita bisa lihat bahwa skor siswa Indonesia tidak pernah mampu keluar dari urutan bawah, baik itu dalam bidang literasi membaca, literasi numerik, dan sains.

Dalam kecakapan membaca, hanya 30% siswa Indonesia pada 2018 yang bisa mengidentifikasi pokok persoalan atau memperoleh informasi dari pernyataan eksplisit dalam sebuah teks ringkas. Sementara rata-rata penilaian PISA pada level tersebut adalah 77%. Dalam literasi numerik, hanya 28% siswa Indonesia yang bisa sekadar mengkonversi satu mata uang ke mata uang lainnya. Sementara rata-rata penilaian untuk level matematika dasar ini adalah 76%.

Secara spesifik, hal ini menunjukkan bahwa kualitas guru, materi pelajaran, dan berbagai metode transfer pengetahuan dari pendidik ke siswa, yang terus diperbaharui dari satu kurikulum ke kurikulum lain, dari satu program ke program lain, masih belum mampu menghasilkan kualitas siswa, setidaknya yang sesuai dengan kriteria PISA. Namun secara umum, ada masalah kronis dalam kultur belajar-mengajar kita. Siswa menghabiskan rata-rata 39 jam seminggu hanya untuk duduk rapi di kelas, mendengar guru, dan mengejar angka tinggi dalam rapor melalui ujian pilihan ganda. Dan sayangnya seluruh elemen pendidikan, mulai dari keluarga sampai pihak sekolah, ikut menyokong pola ini dan tidak punya bayangan lain untuk memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi para siswa, dan tidak punya cara lain untuk mengukur kapasitas mereka.

Kondisi tersebut kemudian menjadi dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bawah Nadiem Makarim merancang program Merdeka Belajar. Dengan mengondisikan proses pembelajaran yang menyenangkan untuk guru maupun murid, program ini merupakan strategi awal untuk meretas model belajar-mengajar yang sebelumnya sangat monoton: Terpaku pada nilai angka, hanya satu arah dari guru ke murid, dan terkungkung dalam ruang kelas.

Salah satu capaiannya adalah siswa tidak hanya bisa membaca, namun mampu menganalisa bacaan; tidak hanya bisa berhitung dan menghafal rumus, tapi mampu berlogika dengan angka. Pendek kata, bukan untuk mengejar penguasaan atau hafalan terhadap sebuah materi, namun menyasar kemampuan dasar siswa untuk bisa memahami apapun jenis pelajarannya. “Apapun kompleksitas masa depan, kalau SDM kita bisa menangani kompleksitas maka itu tidak menjadi masalah” ucap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan suatu kali.

Tidak hanya berupaya menciptakan budaya pendidikan yang baru, program Merdeka Belajar ini juga membuka jalan agar aspek dan nilai kebudayaan Indonesia menjadi dasar sekaligus menjadi tujuan dalam proses pendidikan Indonesia. Hal ini bisa kita tangkap dari pidato Nadiem Makarim pada pembukaan Pekan Kebudayaan Nasional, 1 November 2020.

Kebebasan berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran, yang difasilitasi dalam program Merdeka Belajar tersebut, memberi kesempatan pada guru dan murid untuk menggali dan mengembangkan berbagai tradisi dan kearifan lokal di daerah masing-masing sebagai salah satu sarana maupun model pendidikan. Selagi ia relevan dan mampu menjawab kebutuhan proses pembelajaran.

Kita bisa membayangkan, misalnya, bagaimana kriya bisa dipelajari dari kerja membatik, keteguhan bisa dinarasikan lewat pelayar pinisi, harapan bisa tumbuh seperti ulat sagu dalam buluh, dan itu semua berlangsung secara masif.

Ada lebih dari 700 suku, bahasa, beserta adat-istiadat yang merentang dari ujung ke ujung kepulauan Indonesia dan turut membentuk masyarakat Indonesia hari ini. Jika Undang Undang Pemajuan Kebudayaan yang telah disahkan pada 27 April 2017 lalu bisa berjalan dengan masif, dan para pelaku kebudayaan mampu mengelola dan menggerakkan kekayaan tersebut, maka akan begitu banyak potensi yang bisa dimodifikasi sebagai model pendidikan. Tentu saja dengan syarat adanya dialog tidak hanya antarbudaya lokal, namun juga dialog dengan persoalan-persoalan hari ini seperti kemajuan teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan persoalan dunia kerja.

Kita mesti sadar, persoalan-persoalan tersebutlah yang dihadapi para pembelajar hari ini. Ketimbang membayangkan bagaimana nenek-moyang Indonesia hidup secara komunal dari hasil pembagian padi, mereka lebih bisa mengimajinasikan apa jenis usaha yang akan mereka rintis kelak atau posisi apa yang bisa mereka raih di dunia kerja nanti. Untuk itu, pendidikan berbasis kebudayaan juga mesti mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat hari ini.

Salah satu caranya, menurut Nadiem dalam pidato tersebut, adalah dengan menyadari bagaimana kebudayaan adalah infrastruktur lunak yang secara langsung atau tidak, sadar atau tidak, membentuk karakteristik manusia Indonesia. Dengan demikian, kita bisa memformulasikan pada bagian mana ia berkontribusi, pada bagian mana ia mesti bernegosiasi.

Tanpa kesadaran itu, alih-alih mendayagunakan kekayaan berlimpah khazanah tradisi Indonesia, kita malah akan terjebak pada pengkultusan kebudayaan. Sederhananya, jika kita gagal mengidentifikasi manfaatnya, kita juga akan buta pada efek negatifnya. Kita kemudian menganggap semua kultur Indonesia, karena ia warisan turun temurun, adalah baik dan patut dijaga. Atau malah kita terjebak pada primordialisme kedaerahan yang sempit.

Ciri-ciri masyarakat kita yang pernah disampaikan Mochtar Lubis dalam bukunya berjudul Manusia Indonesia, adalah hasil dari ketidaksadaran tersebut. Lihatlah, dari enam ciri utama masyarakat Indonesia, hanya artistik satu-satunya karakter baik yang kita miliki, itu pun adalah hasil pertentangan dengan rasionalitas. Selebihnya, menurut Mochtar Lubis pada 1977, kita adalah orang yang hipokrit, tidak bertanggung jawab, feodal, percaya takhayul, dan berwatak lemah.

Kebudayaan, oleh karena itu, tidak hanya menjadi basis tapi juga menjadi tujuan pendidikan. Kita tentu tidak ingin dunia pendidikan justru menghasilkan masyarakat dengan budaya seperti yang disampaikan Mochtar Lubis tersebut. Kita justru butuh sikap yang berkebalikan dengan itu semua: terbuka, bertanggung jawab, egaliter, rasional, berkepribadian, dan tentu saja artistik dalam pengertian yang positif.

Khusus untuk yang terakhir, pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga mengindikasikan akan ada perombakan model pendidikan seni bagi siswa. Pendidikan seni yang, menurut Nadiem, tidak serta-merta untuk mencetak seniman. Namun menjadi medium bagi para siswa menumbuhkan kepekaan dan daya tanggap. Ya, tidak semua orang mau dan mampu menghasilkan karya seni, tapi jika setiap orang tahu cara mencerap berbagai kualitas seni, dan pada gilirannya menjadikan tari, teater, lukisan, musik, atau sastra sebagai basis untuk mengenali manusia beserta problematikanya, kemerdekaan belajar akan lebih mungkin terwujud.

Lebih lanjut, pengarusutamaan kebudayaan dalam pendidikan tersebut, menurut Nadiem, adalah jalan untuk membangun manusia Indonesia yang, ”Mampu berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa maju lainnya di dunia. Dan kemampuan suatu bangsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia.” Selaras dengan cita-cita Bapak–Ibu bangsa yang habis-habisan memperjuangkan kemerdekaan negara ini, bahwa kita mesti menjadi bangsa berdaulat secara politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentu saja adalah pihak yang paling bertanggung jawab dengan segala persoalan pendidikan di Indonesia. Namun, bukan berarti kita bisa abai dengan kondisi tersebut. Sudah saatnya seluruh masyarakat menaruh perhatian pada dunia pendidikan baik secara formal maupun informal, bergotong-royong memastikan agar 12 tahun seorang siswa menggunakan seragam sekolah dan setiap hari Senin melakukan upacara bendera tidak sia-sia.

survey